Madiun – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madiun menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 4 November 2024, membahas pandangan umum fraksi terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Madiun tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Madiun.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Ferry Sudarsono, anggota DPRD, pimpinan fraksi, Penjabat Bupati Madiun Tontro Pahlawanto, dan sejumlah pejabat daerah.
Dalam rapat tersebut, setiap fraksi menyampaikan pandangan, evaluasi, dan rekomendasi terkait rancangan anggaran dari eksekutif. Fokus pembahasan meliputi kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan program pendidikan dan kesehatan.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Mashudi menekankan pentingnya penguatan ekonomi lokal untuk membuka lapangan kerja baru dan transparansi pelaksanaan program infrastruktur. Ia juga menyoroti beberapa proyek yang belum terealisasi, seperti pembangunan Jembatan Desa Klumutan yang telah dibahas di tingkat provinsi.
Mashudi juga mempertanyakan kondisi jalur penghubung antardesa di Kecamatan Gemarang, Kare, dan Desa Wonoasri yang dinilai belum optimal mendukung mobilitas warga.
Di sektor pertanian, Fraksi Golkar mengusulkan alokasi subsidi khusus bagi petani menjelang musim tanam, mengingat peran Kabupaten Madiun sebagai penopang ketahanan pangan nasional. Sementara di bidang kesehatan, sejumlah fraksi meminta penjelasan terkait penonaktifan kartu identitas kesehatan/BPJS yang berdampak pada masyarakat.
Pihak eksekutif dijadwalkan memberikan tanggapan pada sesi berikutnya. Pembahasan ini merupakan tahap awal penting dalam proses penetapan APBD 2025 yang diharapkan selesai tepat waktu dan sesuai aspirasi masyarakat.
No Responses